Bayang-Bayang Kekhawatiran Disahkanya UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pengesahan RUU Cipta Kerja

Paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja (Foto oleh : Azizah/detikcom)

Dalam sidang paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, meski berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan penolakan karena prosedur dan substansi yang bermasalah.

Ilustrasi : Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna ke-7 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada Senin, 5 Oktober 2020.

Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan atau undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan adalah RUU Cipta Kerja, yang akhirnya disahkan Senin kemarin.

Bayang-bayang kekhawatiran pun menghantui banyak pihak, pasalnya dalam beberapa pasal dan ruang lingkup yang diatur dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), bagi kalangan masyarakat, akademisi, mahasiswa dan tenaga kerja mengatakan Undang-Undang tersebut dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Dalam hal ini, UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada ruang lingkup Ketenagakerjaan, pasal 59 ayat  (1) yang mengarah pada kesimpulan akan memberikan ruang bagi pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu,

Tetapi hal itu masih belum jelas, mengingat pada pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disi lain, upah para pekerja atau buruh dalam UU Cipta Kerja pada pasal 88B ayat (1) juga menjadi masalah dan kekhawatiran. Pasal tersebut menjelaskan jika upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Yang artinya ada kemungkinan upah yang diterima oleh para pekerja dan atau buruh adalah berdasarkan jam.

Meski begitu, pada ayat (2) dijelaskan jika Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *