Berbagai Elemen Masyarakat Tegal, Menyoroti Bantuan Sosial Tunai di Tengah Pandemi

Webinar Kelas Legislatif

Webinar Dengan Tema "Bantuan Sosial Tunai di Tengah Pandemi" (Foto : Dedi Kusdiyanto)

Permasalah bantuan sosial dari Pemerintah kepada masyarakat, ditengah pandemi ini menjadi sorotan dan perbincangan dari berbagai elemem masyarakat.

Hal itu terlihat jelas pada acara webinar yang diselanggarakan oleh forum #kelaslegislatif yang di ikuti oleh kalangan mahasiswa, masyarakat umum, dengan tema “Bantuan Sosial Tunai di Tengah Pandemi?”, melalui aplikasi zoom pada Senin siang, 9 November 2020. 

Turut hadir beberapa pemateri webinar, diantaranya Teguh Puji Harsono pemerhati budaya, Nurhayati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Yasri Hermayanti Kepala Satgas BST 

Kantor Pos Tegal, Sudirman Said selaku Akademisi ng juga mantan Menteri ESDM, serta Moderator acara Dedi Kusdiyanto.

Dedi selaku moderator sekaligus kordinator Kelas Legislatif, Dari berbagai sumber informasi yang dihimpun dari masyarakat, permasalahan yang terjadi adalah bantuan yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat, serta alokasi bantuan sosial bagi penduduk pendatang (non KTP Kabupaten Tegal). 

Menurutnya “Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bentuk bantuan sosial terutama dalam masa pandemi ini. Bantuan tersebut tersebar melalui berbagai program dari masing-masing Kementerian. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu prakerja. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)”, ucapnya.

Ia menambahkan jika dari banyaknya bantuan ini, informasi kepada masyarakat dirasa sangat kurang. Masyarakat tidak mengetahui dan mungkin tidak peduli bantuan tersebut dari Kementerian apa, namun yang mereka perlukan adalah langkah nyata bantuan tersebut, tegasnya. Jika informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini tidak jelas, potensi maladministrasi pasti sangat tinggi, dimulai dari tidak sesuainya data penerima bantuan, diskriminasi dalam pemberian bantuan, sampai kepada pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut, imbuhnya.

Melihat dari hasil jajak pendapat peserta Webinar via Zoom yang dilaksanakan #kelaslegislatif, “Terkait bantuan sosial maka perlu dilakukan perbaikan mekanisme terkait bantuan sosial ini antara lain sosialisasi dan publikasi kepada Masyarakat terkait bantuan yang ada saat ini baik itu Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Bantuan dari Swasta, dan Bantuan lainnya. Sosialisasi tersebut mencakup SOP bantuan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas kriteria dari penerima manfaat untuk masing-masing bantuan”.

Samping itu, Nurhayati menambahkan pemerintah juga membuka pendataan penerima bantuan ataupun pendataan penerima yang transparan serta melakukan verifikasi atas data penerima, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dan mengumumkan penetapan penerima bantuan secara terbuka, dengan membuka kanal pengaduan, jika ada masyarakat yang keberatan akan penetapan tersebut. Serta dan menyalurkan bantuan secara transparan dan tanpa membebankan biaya kepada penerima, ungkapnya.

Tak ketinggalan, Sudirman Said menyampaikan jika“Pemerintah saat ini sudah berusaha membuat berbagai kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, tentunya dalam praktek penyalurannya dilapangan pasti akan ditemui ketidaksesuaian”, ucapnya.

Hal tersebut juga disepakati oleh pemerhati budaya Teguh Puji Harsono, “berbagai ketidaksesuaian terjadi karena kita hari ini telah meninggalkan tradisi leluhur untuk menjalin relasi dengan alam semesta menuju harmoni dan keseimbangan kosmologi”, imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *