DPD KNPI Kabupaten Tegal, Gelar Diskusi Kepemudaan Sebagai Komitmen Dalam Pengetahuan Mekanisme Judicial Review

DPD KNPI Kabupaten Tegal

Acara Diskusi oleh DPD KNPI Kabupaten Tegal (Foto : Irfan Fajar)

DPD KNPI Kabupaten Tegal menggelar diskusi bertajuk Silaturami Pemuda (Silatda) ke-4 dengan tema “Mekanisme Judicial Review Dengan Semangat Pancasila Dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi Yang Bersupremasi”, acara ini dilaksanakan secara daring atau via zoom. Pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Dalam acara tersebut, terlihat beberapa narasumber yang diantaranya Muhamad Ersal Aburizal selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal, Dr. Syamsudin Noer Penulis Buku “Hak Ingkar Hakim Konstitusi”, Fajar Dian Aryani akademisi atau Dosen Fakultas Hukum UPS Tegal, Violla Reininda kordinator bidang  Konstitusi dan Ketatanegaraan kode inisiatif, serta Prof. Arief Hidayat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2018 dan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI 2013 hingga sekarang. Dengan dipandu oleh moderator Irfan Fajar.

Turut hadir pula puluhan Pimpinan OKP se-Kabupaten Tegal dan Mahasiswa Fakultas Hukum se-Jawa Tengah, juga beberapa keterwakilan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Dalam sambutanya Muhamad Ersal Aburizal berkomitmen akan mendorong siapapun pemuda Kabupaten Tegal yang akan melakukan Judicial Review UU Ciptaker dan Peraturan-Peraturan lain hingga tingkat Perda yang mengancam Hak Asasi atau Kemaslahatan Hidup Masyarakat, ucapnya.

“Kami akan siap mendorong dan berkontribusi untuk membantu OKP dan Pemuda manapun untuk memperjuangkan Hak Hidup banyak orang, Kami juga akan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk kemudian selalu melibatkan partisipasi pemuda dalam menyusun peraturan perundang-undangan ditingkat daerah”, tegasnya.

Diskusi yang berlangsung hampir selama 4 jam tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Arief Hidayat  berpesan kepada Generasi Muda untuk tidak termakan hoax dan selalu memaksimalkan perwujudan supremasi hukum Pancasila dan norma-norma berkehidupan sehari-hari.

Beliau juga menambahkan “Sebagai Generasi muda anda tidak boleh lupa sejarah bahwa Pancasila menyatukan semua kultur untuk itu sistem hukum kita semua bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 yang point utamanya adalah Persatuan dan Keadilan”, ucapnya.

Pada kesempatan sama Dr. Syamsudin Noer sebagai Penulis Buku “Hak Ingkar Hakim Konstitusi”, menyampaikan bahwa Hukum adalah Instrumen tercipta tatanan sosial yang baik. Ketika peraturan perundang-undangan tidak memiliki kompetensi baik bagi terlaksananya S upremasi Hukum berdasar Pancasila, maka Indonesia sebagai Negara Hukum seperti amanah dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 tidak terwujud secara penuh.

Tak ketinggalan, Violla Reininda  selaku Koordinator Bidang Konstitusi & Ketatanegaraan Lembaga Konstitusi Demokrasi Inisiatif, menegaskan bahwa “UU Ciptaker lepas dari semangat mewujudkan Konstitusi berdasar Pancasila dan UUD 1945 langkah hukum yang selalu dilakukan kami sebagai para aktivis dan bagian dari perjuangan rakyat selalu tak pernah mulus sebagaimana cita-citanya. Kebijakan Politik Pemerintah ditengarai sebagai Hambatan terwujudnya Supremasi Hukum.” katanya.

Fajar Dian Aryani yang juga sebagai pemerhati hukum dan dosen fakultas hukum UPS Tegal menyoroti soal kurangnya partisipasi publik didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan mengkhianati semangat Konstitusi dan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Melihat permasalahan hukum yang ada saat ini memang tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kenapa gejolak yang saat ini terjadi muncul. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan melemah seiring dengan semangat menjalan konstitusi yang tidak konsisten dilakukan oleh pemerintah.”

Moderator diskusi Irfan Fajar Satriyo Nugroho menegaskan bahwa “Pancasila dan UUD 1945 adalah Instrumen penting dari Negara Hukum, karena jika Pemerintah Pusat mengabaikan semangat Pancasila dan UUD artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah melupakan Rakyat didalam Instrumen Menciptakan Supremasi Hukum, banyaknya Partisipasi Publik yang tidak dilibatkan dan Konflik-Konflik Sosial yang terjadi merupakan Bukti bahwa Kedaulatan Sistem bukan ada ditangan Rakyat,” pungkas Irfan.

Editor : Rulas Agustiar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *